Agung widodo
KABUPATEN SEMARANG - Polemik seputar rencana pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih di Desa Jatijajar, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, akhirnya mendapatkan titik terang. Penjabat (PAW) Kepala Desa Jatijajar, Hendrik Supriyanto, secara tegas membantah narasi yang menyebutkan warga menolak pembangunan tersebut. Menurutnya, gejolak yang terjadi bukan karena penolakan terhadap koperasi itu sendiri, melainkan murni aspirasi warga terkait pemilihan lokasi yang dinilai berpotensi mengurangi area Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Dusun Saren.
Hendrik menjelaskan bahwa semangat masyarakat sejatinya adalah mendukung penuh kehadiran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi desa. Ia menambahkan, kekhawatiran warga mengenai dampak terhadap RTH sangat beralasan dan dapat dipahami sepenuhnya oleh pemerintah desa.
"Yang ditolak warga bukan bangunannya, tetapi lokasinya. Kekhawatiran soal berkurangnya RTH itu wajar dan kami pahami. Pemerintah desa hanya bergerak cepat menindaklanjuti instruksi pusat untuk menyediakan lahan, " kata Hendrik, Selasa (2/12/2025).
Ia membeberkan bahwa penentuan titik lokasi awal pembangunan didasari oleh instruksi mendesak dari pemerintah pusat yang meminta penyediaan lahan dalam tempo singkat. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
"Situasinya mendesak. Titik ditentukan lebih dulu untuk memenuhi tenggat waktu. Musdes tetap dilakukan sebagai forum finalisasi, bukan penetapan sepihak, " tegasnya.
Dalam forum Musyawarah Desa (Musdes) yang dihadiri sekitar enam puluh warga, muncul usulan konstruktif dari masyarakat. Mereka merekomendasikan agar pembangunan koperasi dialihkan ke tanah kas desa di Dusun Jatijajar. Lokasi ini dinilai lebih strategis dan tidak akan mengganggu area publik.
Di tengah hangatnya pembahasan relokasi koperasi, suasana di kantor desa mendadak ramai dengan kedatangan sekitar 20 karyawan PT Kurios Utama. Mereka datang untuk menuntut kejelasan terkait dugaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang mereka alami.
Salah seorang perwakilan karyawan menyampaikan keresahannya, mengungkapkan bahwa prosedur PHK yang diterapkan perusahaan dinilai menyalahi aturan ketenagakerjaan yang berlaku.
"Kami ingin kejelasan. PHK dilakukan tanpa prosedur yang benar. Pemerintah desa mohon membantu menjembatani dengan perusahaan, " ujar salah satu pekerja.
Menanggapi persoalan yang melibatkan PT Kurios Utama, Hendrik menegaskan posisinya. Ia baru menjabat sebagai PAW Kades sejak tahun 2023 dan hanya melanjutkan regulasi sewa lahan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan sebelumnya. Ia juga mengklarifikasi bahwa permohonan perpanjangan sewa lahan yang diajukan PT Kurios Utama belum disetujui, dan kontrak sewa lahan akan berakhir pada 30 Oktober 2025.
"Kami hanya melanjutkan regulasi sebelumnya. Perpanjangan sewa belum saya setujui. Saat ini kami mengikuti aturan sewa lahan dari Pemerintah Kabupaten Semarang, " tegasnya.
Untuk memastikan setiap langkah kebijakan desa selaras dengan peraturan yang ada, Hendrik mengungkapkan bahwa ia telah melakukan komunikasi langsung dengan Bupati Semarang, Ngesti Nugroho.
"Kami sudah menghadap Pak Bupati untuk meminta arahan terkait regulasi sewa-menyewa lahan dan penanganan masalah ketenagakerjaan, " ujarnya.
Selain polemik lahan dan isu PHK, pemerintah desa juga berperan sebagai mediator dalam persoalan penghentian program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan.
Hendrik berkomitmen bahwa Pemerintah Desa Jatijajar akan senantiasa bersikap netral dan memprioritaskan pencarian solusi terbaik demi kesejahteraan masyarakat serta perlindungan hak-hak para pekerja.
"Kami siap memfasilitasi dialog dan mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Aspirasi warga maupun pekerja pasti kami tindak lanjuti, " tutup Hendrik.
(Aktivis)
Updates. 
